ADB Guyur Pinjaman Rp7,86 Triliun ke PLN untuk Akselerasi Transisi Energi RI
Harian babel.com. JAKARTA | Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis hasil senilai US$470 juta atau sekitar Rp7,86 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi terbarukan dan memajukan sasarannya bagi pertumbuhan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi rendah karbon.
Renadi Budiman, Wakil Direktur ADB untuk Indonesia dalam keterangan resminya pada Rabu (19/11/2025), menjelaskan bahwa pinjaman ini diberikan untuk Program Percepatan Transisi Energi Bersih Indonesia (Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition Program) Tahap 1.
Program tersebut dilaksanakan selama 2026 sampai 2031. Secara terperinci, program ini terdiri atas pembiayaan senilai US$470 juta dari sumber daya modal biasa (ordinary capital resources) ADB.
Selain itu, ada juga US$30 juta dari dana yang dikelola ADB, termasuk Dana Infrastruktur Asean (Asean Infrastructure Fund), dan kontribusi dari Uni Eropa dan Inggris di bawah Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau Asean (Asean Catalytic Green Finance Facility).
Kemudian, program tersebut juga mencakup hibah US$3 juta dari Dana Perwalian Akses dan Transisi Energi (Energy Access and Transition Trust Fund) yang dihimpun oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). 
Program ini diharapkan dapat memobilisasi investasi swasta lebih dari US$1 miliar untuk memenuhi pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin berskala utilitas dengan kapasitas keseluruhan 1.800 megawatt.
Renadi menuturkan, program ini menandai langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan energi lebih bersih dan lebih berkelanjutan. “Melalui dukungan untuk target energi terbarukan PLN serta memperkuat infrastruktur jaringan, kami membantu Indonesia menyiapkan fondasi bagi ketahanan energi dan konektivitas regional jangka panjang,” jelasnya.
Dia melanjutkan, program tersebut akan membantu pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga fotovoltaik surya dan angin, memperkuat infrastruktur jaringan listrik di Jawa-Madura-Bali, Sumatra, dan Sulawesi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PLN dalam mengelola transisi energi.
Dia menambahkan, program ini diharapkan akan menghindarkan emisi CO2 hingga 2,5 juta metrik ton setiap tahunnya, sekaligus berkontribusi bagi visi Jaringan Listrik Asean dengan mengembangkan jaringan listrik yang tangguh.
Hal tersebut agar Indonesia mampu mengintegrasikan energi terbarukan secara efektif pada skala besar dan bertindak sebagai fondasi infrastruktur listrik nasional bagi negara-negara Asean.
Adapun, dia menambahkan, program ini juga selaras dengan tujuan pembangunan Indonesia guna mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045 melalui transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Program tersebut menjadi bagian penting Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy) 2025–2029 untuk Indonesia dari ADB, yang memprioritaskan transisi energi bersih guna meningkatkan ketangguhan dan keberlanjutan.
Indonesia bertujuan membangkitkan 41% tenaga listriknya dari sumber terbarukan pada 2040, meningkat dari 15% pada 2024.
Program ini mendukung secara langsung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan tambahan 69,5 gigawatt kapasitas pembangkitan listrik baru—76% di antaranya akan berasal dari energi terbarukan.
Lebih lanjut, Renadi menambahkan, program ini juga mempromosikan kesetaraan gender dengan mendukung PLN untuk merekrut lebih banyak perempuan di berbagai peran dan departemen yang relevan bagi pengembangan energi terbarukan.
Selain itu, program ini juga bertujuan membangun angkatan kerja transisi energi PLN melalui pembelajaran, magang, dan pendidikan formal.
Pelaksanaannya akan dipandu oleh perlindungan lingkungan dan sosial, didukung oleh alat skrining tata ruang dan penilaian kerentanan iklim.
About The Author
