Bocoran Soal Reshuffle! Pangi Sarwi Sebut Menteri Era Jokowi Jadi “Bencana Kedua”.
Harian babel.com, Jakarta | Banjir bandang dn longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya membawa duka mendalam bagi ribuan korban, tetapi juga memunculkan gelombang kritik terhadap buruknya manajemen komunikasi dan respon pemerintah.
Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai bahwa persoalan yang muncul pasca bencana ini bukan hanya soal kerusakan alam, melainkan juga kegagalan para pejabat yang berada di lingkaran kekuasaan.
Menurut Pangi, bencana sumatra seharusnya dapat ditangani lebih cepat apabila informasi lapangan disampaikan apa adanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia menduga banyak informasi penting justru terhambat oleh para menteri dan pejabat yang tidak kompeten.
“Bencana Sumatra ini kan bukan bencana alam, tapi bencana pejabat,” ujarnya dalam podcast MADILOG yang tayang di Youtube dikutip pada Jum’at 12 Desember 2025.
Ia menegaskan kesalahan terbesar justru lahir dari buruknya koordinasi serta lemahnya kepekaan para pembantu presiden.
Ia juga menyebut bahwa komunikasi yang salah kaprah berulang kali dilakukan oleh para menteri, sehingga menciptakan jarak informasi antara Presiden dan situasi nyata dilapangan.
Sejumlah tindakan pejabat yang dinilai tidak pantas turut memperburuk citra pemerintah, mulai dari penyampaian data yang keliru, pernyataan publik yang dianggap tidak empatik, hingga aksi yang tidak relevan dengan kebutuhan korban, Pangi mengecam keras perilaku tersebut.
“Netizen otaknya di atas rata-rata, pejabat kita di bawah rata-rata,” sindirnya.
Menurutnya, kesalahan komunikasi dan tindakan para pejabat itu bukan sekedar kekeliruan teknis, tetapi telah menciptakan kerusakan reputasi yang berat bagi Presiden Prabowo.
Pangi menilai bahwa para menteri yang berasal dari rezim sebelumnya justru menjadi beban besar.
“Lama-lama ini akan menggerus elektabilitas Prabowo, citra Prabowo,” tegasnya.
Ia juga menggambarkan bagaimana terhambatnya informasi yang membuat Presiden tampak terlambat memahami skala bencana.
Pangi juga menambahkan, Prabowo seharusnya dibawa melihat langsung ke titik-titik paling terdampak sejak awal. “Ketika Presiden terisolasi, ada inner circle yang bermasalah disitu”.
Kondisi itu, menurutnya, membuat keputusan lapangan menjadi lambat, sementara masyarakat bergulat dengabn keterisolasian, kelaparan, hingga proses pencarian korban yang sangat minim dukungan.
Dalam kritiknya, Pangi menyinggung sejumlah sikap pejabat yang menciptakan kekecewaan piblik. Mulai dari pejabat yang menyebut situasi tidak mencekam, meminta izin donasi, mengirim alat olahraga ke lokasi bencana, hingga pernyataan yang dianggap menyakiti para korban.
“Anda sudah menyakitkan hati rakyat,” katanya menegaskan luka yang ditimbulkan oleh komentar pejabat tersebut.
Pangi juga menyoroti betapa absennya empati pejabat era Jokowi yang kini masoh duduk di kabinet Merah Putih.
“Pejabat era jokowi ini sudah nir empati,” ujarnya lagi. Ia bahkan menilai bahwa sebagian pejabat bertindak hanya untuk pencitraan di tengah penderitaan warga, dan tindakan seperti itu tidak dapat di maafkan oleh publik.
Dampaknya, kata Pangi, adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik atau trust merupakan elemen yang paling mahal dalam sebuah negara.
“Kepercayaan publik itu nggak mudah. Satu kali hilang, sulit dipulihkan,” tuturnya.
Ia mencontohkan bagaimana masyarakat lebih percaya pada inisiatif warga sipil dan influencer yang berhasil mengumpulkan dana miliaran rupiah dalam satu hari, ketimbang mempercayai donasi yang disalurkan pejabat.
pangi menyilmpulkan bahwa untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik, Prabowo harus mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang melakukan blunder, terutama para menteri yang dianggap bagian dari “geng solo”.
(Tim Redaksi HB/Fajar)
About The Author
