BGN Kembalikan Rp 70 Triliun Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Latar Belakang Pengembalian Anggaran

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun karena tidak terserap pada tahun anggaran berjalan.

Kebijakan pengembalian ini menarik perhatian publik mengingat program MBG merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan peningkatan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa BGN juga telah mengembalikan Rp 100 triliun dari anggaran tambahan yang sempat diajukan tahun ini. Namun, dana tersebut sejatinya belum pernah dialokasikan secara resmi di APBN 2025.

“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,”
ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan bahwa anggaran MBG yang resmi masuk dalam APBN 2025 adalah sebesar Rp 71 triliun.

Realisasi Anggaran dan Pengawasan Pemerintah

Purbaya memastikan pemerintah akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG hingga akhir Oktober ini, mengingat tingkat realisasinya masih rendah.

“Rp 71 triliun itu bukan yang dibalikin ya, tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya,” katanya.

Capaian Program dan Target Penerima Manfaat

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, melaporkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran anggaran MBG telah mencapai 23 persen dari total Rp 71 triliun.

“Kalau dilihat perkembangannya, ini sudah cukup baik. Kita harapkan bisa terus didorong sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden,” ucap Luky.

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk memberikan MBG kepada 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat dengan 25.000 SPPG hingga akhir tahun.

“Kalau lihat akselerasinya, sudah cukup bagus dan kita masih optimistis. Kita dorong terus agar BGN bisa mempercepat proses pengadaan, baik dari sisi SPPG maupun penerima manfaatnya,” tambah Luky.

Penjelasan Kepala BGN Dadan Hindayana

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa pihaknya memang telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto, karena diperkirakan tidak akan terserap tahun ini.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Rencana Anggaran Tahun 2026

Dadan menambahkan, untuk tahun depan BGN akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 268 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program MBG 2026.

About The Author

Redaksi Harian Babel

See author's posts